Habaterkini.com – Lhokseumawe, Bazar Ramadhan di Lapangan Hiraq, Kota Lhokseumawe, yang dibuka langsung Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Teuku Riefky Harsya, tuai sorotan.
Simak saja. Di balik acara yang dibalut dengan seremoni pembuka pada Rabu, 25 Februari 2026, sejumlah pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mengaku justru merasa dianaktirikan.
Kegiatan yang kabarnya mendapat dukungan dana hingga Rp600 juta itu, dinilai belum mencerminkan program pemberdayaan ekonomi kreatif sebagaimana digaungkan saat peresmian.
Bukan apa-apa, pedagang mengeluhkan tingginya retribusi lapak dan minimnya fasilitas dasar.
Pedagang berinisial MC misalnya, ia menyebut retribusi di Bazar Ramadhan dipatok Rp15 ribu per hari, lebih tinggi dibandingkan tarif berjualan di kawasan Ahad Lhokseumawe yang hanya Rp5 ribu.
“Di Ahad omzet saya bisa Rp500 ribu per hari. Di Bazar Ramadhan paling Rp300 ribu. Tapi pungutannya malah lebih mahal,” ujar MC kepada Wartawan, Sabtu, 28 Februari 2026.
Menurut pantauan mesi ini di lokasi menunjukkan, sebagian pedagang kecil berjualan di ruang terbuka tanpa tenda dari panitia. Kondisi ini dikeluhkan karena tidak ada pelindung dari panas maupun hujan.
“Kalau hujan, kami harus selamatkan barang ke mana? Lapak tanpa tenda, tanpa pelindung, tapi pungutan tetap jalan. Ini aneh,” tambahnya.
Selain itu, sejumlah stan besar terlihat ditempati instansi pemerintah, rumah sakit, perbankan hingga dealer kendaraan bermotor. Informasi yang beredar menyebutkan stan besar disewakan Rp500 ribu per hari.
“Yang besar-besar dapat lokasi strategis, kami pedagang kecil cuma dikasih tanah kosong tanpa tenda,” kata pedagang lain berinisial P.
Untuk menjawab polemik tersebut, wartawan media ini telah mengajukan 22 pertanyaan kepada Ketua Panitia Bazar Ramadhan, Habibi, terkait transparansi dan akuntabilitas anggaran Rp600 juta.
Hasilnya, hingga berita ini diwartakan, Ketua Panitia Bazar Ramadhan, Habibi, belum memberikan jawaban rinci.
“Baik, saya minta maaf. Ini saya sedang fokus dulu pada acara penutupan, setelah acara kita jumpa,” ujarnya saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp (WA).
Sementara itu, Ketua Ahad Festival, Yusnita Dewi, membantah tudingan bahwa panitia menganaktirikan pedagang UMKM. Ia menyebut sebelum acara diresmikan telah dilakukan musyawarah terkait pemindahan lokasi dari Jalan T Hamzah ke Lapangan Hiraq dan seluruh pedagang disebut menyepakati retribusi Rp15 ribu per hari.
“Biaya itu tidak berat dan sangat minim sekali, biaya ini juga sudah disepakati oleh seluruh pedagang, bahkan panitia juga tidak membebankan biaya retribusi jika dagangan pedagang tidak laku terjual,” ujarnya.
Menurut Yusnita, retribusi tersebut diperuntukkan bagi biaya kebersihan, listrik, dan keamanan. Terkait tenda, ia menjelaskan bahwa pada hari pertama peresmian pedagang tidak diperbolehkan memasang tenda karena kehadiran Menteri Ekraf, namun pada hari berikutnya diperbolehkan memasang tenda sendiri.
“Setiap pedagang UMKM di Ahad semuanya memiliki tenda sendiri dan para pedagang juga sudah paham bahwa tenda atau stan yang disediakan oleh panitia hanya untuk BUMN, perbankan dan pemerintah daerah serta sekolah-sekolah,” katanya.
Ia menilai tudingan dianaktirikan hanya bersifat personal.
Dengan perbedaan versi antara pedagang, panitia, bahkan ketua Festival Ahad, polemik Bazar Ramadhan kini mengarah pada satu permintaan utama, yakni transparansi penggunaan dana Rp600 juta serta keberpihakan nyata terhadap pelaku UMKM.(Htc)
