Habaterkini.com – Banda Aceh, Anggota DPRA, Rijaluddin, mengusulkan adanya pertemuan khusus antara anggota dewan dengan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf alias Mualem.
Ia mengaku banyak persoalan internal di tubuh DPRA yang perlu diketahui langsung oleh gubernur, termasuk yang berdampak pada kebijakan anggaran dan kondisi pemerintahan.
Menurut Rijaluddin, pertemuan tersebut menjadi penting agar komunikasi antara legislatif dan eksekutif bisa berlangsung lebih terbuka dan tanpa batas.
“Banyak hal yang kami merasa ini gubernur tidak tahu bagaimana kondisi di internal lembaga (DPRA).
Internal lembaga ini yang kemudian berdampak kepada keseluruhan penganggaran di Pemerintah Aceh,” kata Rijaluddin, saat ditemui, di Warkop Solong Pango, Banda Aceh, Senin (6/4/2026) malam.
Rijaluddin mengungkap, usulan pertemuan khusus dengan Mualem tanpa keterlibatan seluruh unsur pimpinan DPRA bertujuan agar diskusi berjalan lebih terbuka dan transparan, sehingga kondisi yang terjadi selama ini di tengah masyarakat tersampaikan secara lugas.
Di sisi lain, kata dia, kehadiran pimpinan DPRA dikhawatirkan justru membatasi ruang penyampaian aspirasi, apalagi jika menyangkut hal-hal sensitif.
Hal itu sudah terlihat dalam rapat paripurna kemarin, di mana Ketua DPRA Zulfadhli sangat membatasi ruang berbicara anggota.
“Mungkin alasan salah satunya, karena ini masalah internal lembaga, kita khawatirkan akan menyinggung pimpinan. Jadi kalau ada pimpinan di situ kita masih terbatas,” jelasnya.
“Kemudian, kita bisa lihat alur paripurna tadi, kita sangat dibatasi oleh pimpinan. Jadi kita tidak leluasa, kita mau tidak seperti itu,” lanjutnya.
Tak hanya itu, Rijaluddin juga mengakui selama ini komunikasi antara pimpinan dan anggota DPRA sangat lemah. Bahkan, nyaris tidak ada komunikasi sama sekali.
Padahal, ia menilai seharusnya hubungan komunikasi tersebut lebih intens, mengingat pimpinan merupakan representasi dari kesepakatan bersama anggota.
“Yang pasti komunikasi antara pimpinan dan anggota hari ini sangat rendah levelnya. Jadi dapat saya katakan komunikasinya itu tidak ada.
Selaku ketua kami menilai seharusnya komunikasi ketua dan anggota ini lebih intens, karena ketua itu dia specio,” katanya.
Lebih lanjut, Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga mengaku, selama ini terdapat perbedaan pandangan antara pemerintah dan DPR Aceh terutama terhadap kondisi di masyarakat, sehingga dibutuhkan pertemuan khusus secara langsung.
Ia juga menyinggung kondisi kesehatan Gubernur Mualem belakangan ini, yang menurutnya bisa mempengaruhi arus informasi yang diterima.
“Kita kan tahu ini Mualem dalam keadaan tidak sehat, mungkin informasi-informasi yang Mualem dengar inikan mungkin dari orang-orang sekitarnya saja.
Perlu rasanya kami memberikan informasi tentang keadaan masyarakat, pandangan masyarakat terhadap pemerintahan ini, dan keadaan internal DPRA,” ujarnya.
Rijaluddin menegaskan bahwa usulan yang disampaikan oleh dirinya itu murni suara seluruh anggota DPRA yang sudah lama terpendam, tanpa arahan khusus dan tanpa adanya kepentingan dari pihak-pihak tertentu.
“Tidak ada kepentingan siapa-siapa di sini, karena kami melihat ada beberapa kebijakan-kebijakan yang belum tepat mengenai anggaran,” tegasnya.
Terkait jadwal, Rijaluddin mengaku belum ada waktu pasti untuk pertemuan tersebut. Pihaknya masih menunggu kesiapan gubernur, dengan tetap mempertimbangkan kondisi kesehatan.
Jika belum ada kepastian, pihaknya akan melakukan tindak lanjut, termasuk berkoordinasi dengan Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah Aceh.
“Kalau beliau dalam keadaan sehat, kita follow up, paling tidak nanti kita follow up ke Wakil Gubernur, kemudian ke Pak Sekda,” pungkasnya.
Seperti diketahui, usulan pertemuan khusus tersebut sebelumnya disampaikan Rijaluddin melalui interupsi di penghujung rapat paripurna DPRA, pada Senin (6/4/2026). (Htc)
