Habaterkini.com – Bireuen, Polemik pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bireuen Tahun Anggaran 2026 mulai memanas. Wakil Ketua DPRK Bireuen dari Fraksi PKB, Surya Dharma SH, secara tegas menolak menandatangani lembar pengesahan APBK senilai lebih dari Rp1,8 triliun karena dinilai tidak berpihak kepada kepentingan rakyat.
Penolakan itu disampaikan Surya Dharma didampingi Ketua Fraksi PKB DPRK Bireuen, Nanda Rizka SPdI atau yang akrab disapa Abi Nanda, dalam konferensi pers bersama wartawan liputan Bireuen di Meuligoe Residence Cot Gapu, Kecamatan Kota Juang, Kamis (21/5/2026).
Dalam keterangannya, Surya Dharma menilai APBK 2026 gagal menyentuh kebutuhan mendasar masyarakat, khususnya sektor pertanian yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi warga Bireuen. Ia menyoroti banyaknya saluran irigasi, saluran cacing, hingga areal persawahan yang rusak akibat banjir namun belum mendapat penanganan serius dari pemerintah daerah.
“Petani hari ini menjerit. Sawah rusak, irigasi hancur, tapi anggaran daerah justru tidak hadir untuk mereka. Kalau hanya berharap pemerintah pusat, penanganannya tidak akan maksimal,” tegas Surya Dharma.
Menurutnya, minimnya alokasi anggaran untuk pemulihan sektor pertanian membuat banyak petani hingga kini belum bisa kembali turun ke sawah. Kondisi tersebut dinilai sebagai bukti lemahnya keberpihakan Pemkab Bireuen terhadap masyarakat kecil.
Tak hanya pertanian, Fraksi PKB juga menyoroti sektor perikanan yang disebut belum mendapatkan perhatian memadai dalam APBK 2026. Bahkan, sektor pemberdayaan masyarakat disebut nyaris tidak mendapat alokasi anggaran sama sekali.
Surya Dharma juga mengungkap adanya dugaan proses pembahasan APBK yang tidak berjalan transparan dan minim pelibatan seluruh unsur legislatif. Ia mengaku Fraksi PKB tidak dilibatkan secara maksimal dalam pembahasan anggaran tersebut.
“Saat pembahasan berlangsung saya sedang berada di Langsa. Saya sudah meminta agar tim Banggar terlebih dahulu memanggil SKPK untuk membahas kebutuhan masing-masing dinas sambil menunggu saya kembali. Tapi permintaan itu tidak direspons,” ungkapnya.
Karena merasa proses pembahasan tidak berjalan sebagaimana mestinya, Surya Dharma akhirnya memilih tidak menandatangani lembar pengesahan APBK Bireuen 2026. Meski demikian, dokumen anggaran tetap disahkan tanpa tanda tangannya.
“APBK tetap diketuk tanpa tanda tangan saya. Ini bentuk kekecewaan saya terhadap proses yang tidak sehat dan tidak berpihak kepada rakyat,” ujarnya.
Senada dengan itu, Ketua Fraksi PKB DPRK Bireuen, Abi Nanda, juga melontarkan kritik keras terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Bireuen di bawah kepemimpinan Mukhlis-Razuardi. Ia menilai pemerintah daerah lamban menangani dampak banjir yang melanda sejumlah wilayah di Bireuen.
Menurut Abi Nanda, hingga kini masih banyak korban banjir yang belum mendapatkan hak dan bantuan secara layak. Ia bahkan menuding Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bireuen tidak transparan terkait data bantuan bencana.
“Kami sudah beberapa kali menyurati BPBD terkait data bantuan korban banjir, tapi tidak pernah dibuka secara jelas kepada kami. Ada apa sebenarnya?” ujar Abi Nanda.
Fraksi PKB menilai APBK 2026 seharusnya difokuskan untuk pemulihan ekonomi masyarakat pasca banjir, perbaikan infrastruktur pertanian, penguatan sektor perikanan, serta program pemberdayaan masyarakat. Namun kenyataannya, anggaran jumbo Rp1,8 triliun itu justru dianggap belum menyentuh kebutuhan riil rakyat di lapangan.
Pernyataan keras dari pimpinan dan Fraksi PKB DPRK Bireuen tersebut diperkirakan akan semakin memanaskan dinamika politik dan pembahasan kebijakan anggaran di Kabupaten Bireuen dalam waktu dekat.(Htc)
